Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengutarakan Kementerian PAN-RB sudah ajukan surat pada Menteri Sekretaris Negara serta Menteri Hukum serta HAM supaya lakukan perbaikan koreksi spesial untuk bunyi frasa pada masalah 10 ayat (2) di ke-2 PP seperti disebut.
Point itu lah yang awalnya dipandang menyebabkan keresahan pegawai negeri di wilayah sebab cemas pembayaran THR tidak dapat pas waktu.
"Ini telah jelas ada ketetapan yang sudah diedarkan baik itu PP 35 serta 36, serta semua akan terbayar pas pada saatnya. Hingga apa yang diinstruksikan Bapak Presiden 24 Mei, yakni 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri semua dapat diwujudkan," kata Hadi dalam pertemuan persnya di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).
Simak juga: Pencairan THR Wilayah Dapat Gunakan Ketentuan Gubernur
Hadi mengatakan, nanti Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Wilayah Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan panduan tehnis berkaitan pencairan THR buat PNS wilayah.
"Hingga ada kabar berita tempo hari yang mengatakan THR akan molor ini telah jelas. Serta panduan tehnis kelak akan diedarkan Dirjen Bina Keuangan Wilayah. Sebab memang wilayah ini lah yang terbebankan pada APBD," tuturnya.
Dengan demikian, kata Hadi, pencairan THR atau upah ke-13 PNS akan pas waktu. Dimana waktu pencairan THR adalah 24 Mei 2019 serta untuk upah ke-13 pada Juni 2019
"Hingga dengan begitu ini hari akan diedarkan surat edaran agar bisa diwujudkan dengan didasarkan atas Ketentuan Kepala Wilayah. Itu yang semakin khusus hingga tidak lagi ada persoalan baik itu tersangkut pembayaran THR atau pemberian upah ke 13 yang akan diwujudkan Juni 2019," katanya.
sangat informatif sekali
ReplyDeletekunjungi situs aku ya di info toto